Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto: Arief/nr

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyikapi usul Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat agar pemerintahan IKN nanti berupa Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara atau disingkat dengan Provinsi DKI Nusantara. Menurut Doli, berdasarkan diskusi dengan pemerintah dan para pakar untuk saat ini bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk IKN adalah otorita.

”Kami menganalisis, mendapatkan masukan yang kemudian mendiskusikan dengan pakar-pakar dan segala macam. Dan akhirnya kami sepakat dengan pemerintah untuk memang sekarang itu lebih baik bentuk organisasinya (pemerintahan) otorita,” kata Doli saat ditemui Parlementaria usai memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Meski demikian, Doli mengungkapkan ketika perekonomian IKN sudah berjalan dan stabil, bukan tidak mungkin jika suatu saat pemerintahan IKN akan berubah menjadi Pemerintahan Daerah Khusus.

”Memang ada rencana, pada akhirnya nanti saat semuanya sudah settle bisa jadi nanti kita akan berpikir akan menjadi semacam Pemerintah Daerah Khusus. Bahwa nanti, at the end setelah semuanya berjalan akan jadi pemerintah daerah khusus atau apa, ya nanti aja kita lihat setelah rencana rencana di dalam masterplan itu terlaksana.” sambungnya.

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, bentuk pemerintahan otorita ini dinilai lebih efektif untuk mendukung pembangunan di IKN selesai sesuai rencana. ”Tapi untuk langkah tahap-tahap pertama ini, supaya pembangunannya efektif dan sesuai rencana,” pungkasnya. (we/aha)